PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Sedikitnya 611 unit rumah di Kota Palangka Raya masuk dalam sasaran program bedah rumah sepanjang 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, TNI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan penanganan rumah tidak layak huni membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah kota tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga membangun kerja sama dengan pemerintah pusat, TNI, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Jadi, kalau bedah rumah pemerintah kota sendiri ada, Baznas ada, dulu TMMD kita bersama-sama Kodim juga ada,” ujar Fairid, Kamis (12/11/2026).
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Palangka Raya, Sumarsono, menjelaskan bahwa program bedah rumah melalui pemerintah daerah tahun ini menyasar sekitar 20 unit rumah. Sementara melalui kegiatan TNI terdapat lima unit rumah yang menjadi sasaran perbaikan.
Adapun bantuan melalui Kementerian PKP mencapai sekitar 586 unit rumah. Dengan demikian, total sasaran dari ketiga skema tersebut diperkirakan mencapai 611 unit rumah.
“Kalau bedah rumah dari pemerintah daerah kurang lebih ada 20, nah kemudian yang disampaikan TNI ada lima, artinya 25 kita. Kalau PKP ada 586 rumah kalau tidak salah,” jelas Sumarsono.
Ia menambahkan, jumlah tersebut belum termasuk bantuan perbaikan rumah melalui Baznas. Hingga kini, belum disampaikan rincian jumlah penerima maupun total rumah yang ditangani melalui program lembaga tersebut.
Fairid menegaskan, kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan bantuan perumahan bagi masyarakat. Penanganan rumah tidak layak huni diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan warga dan kemampuan pembiayaan masing-masing program.
Selain program bedah rumah, Pemko Palangka Raya juga berharap mendapatkan dukungan pembangunan rumah khusus dari Kementerian PKP. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif tambahan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Pemko Palangka Raya juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta guna memperkuat penyediaan perumahan. Melalui berbagai skema tersebut, semakin banyak masyarakat diharapkan dapat memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.
Penulis: Wiyandri
Editor: Ardi
