JAKARTA,katakata.co.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut mencuat setelah keduanya menggelar pertemuan tertutup selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).
Informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurut Prasetyo, pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran turut membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ujar Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus memberikan penjelasan atas berbagai informasi yang beredar mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap keinginan Gibran. Prasetyo menegaskan, tidak tepat jika muncul anggapan bahwa Prabowo menolak permintaan pengunduran diri yang disampaikan wakil presiden.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran juga menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” jelas Prasetyo.
Lebih lanjut, Mensesneg menyampaikan bahwa pemerintah menghormati langkah hukum yang akan ditempuh untuk menguji keabsahan dokumen tersebut.
Dengan demikian, persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik itu masih akan bergulir melalui mekanisme hukum. Pemerintah menegaskan penghormatan terhadap proses peradilan yang menjadi jalur untuk menguji dan memperoleh kepastian hukum atas persoalan tersebut.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
