PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Dua tahun lalu, menjelang momentum transisi kepemimpinan nasional, tepatnya, Sabtu, 3 Agustus 2024, saya menulis sebuah opini dengan judul “80 Hari Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran”. Sebagai jurnalis yang menghormati konsensus demokrasi, saat itu saya menegaskan sikap untuk mendukung pemerintahan yang sah sesuai profesi saya.
Namun, nurani ini tidak bisa berbohong. Ada catatan tersendiri tentang bagaimana karpet merah kekuasaan itu digelar lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dan sarat sorotan publik terkait aspek etika kemitraan keluarga.
Dalam bagian tulisan tersebut, saya sempat menuliskan sebuah pengandaian: “Andaikan saya Joko Widodo, walaupun keputusan MK membuka jalan untuk anak saya bisa menjadi calon Wakil Presiden, maka sebagai wujud menghormati Konstitusi yang mengedepankan etika—dan bukan hanya sekadar putusan—saya akan melarang anak saya, Gibran, memanfaatkan keputusan tersebut dan melarangnya ikut berkompetisi menjadi Calon Wakil Presiden.”
Ternyata pengandaian saya saat itu, ditegaskan oleh sang waktu. Ketukan palu Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026, menjadi titik balik yang serius.
MA resmi mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H., dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan dokumen tersebut ditarik untuk dimusnahkan.
Putusan tertinggi di ranah peradilan tata usaha negara ini seolah jalinan yang kuat dengan catatan substantif yang sebelumnya sempat mengemuka dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).
Di mana dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), persoalan bukti materiil kelulusan Gibran terus membayangi keabsahan pencalonannya. Kini, temuan materiil dan pembatalan formal dari MA telah bertemu pada satu muara hukum yang sama: runtuhnya sandaran legalitas administrasi.
Di sisi lain, sebelum putusan ini diketok, Gibran sempat merespons polemik tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya memiliki bukti kelulusan yang sah, dengan argumen jika ia tidak lulus SMA tidak mungkin bisa melanjutkan kuliah S-1 di Singapura.
Namun bagi publik, dengan terbitnya putusan kasasi MA yang bersifat ex tunc (berlaku surut), hilangnya keabsahan formal dokumen penyetaraan tersebut bermakna bahwa syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat dalam pencalonan wakil presiden secara hukum dianggap tidak pernah terpenuhi sejak awal.
Secara formal-prosedural, para pakar hukum tata negara kini memang tengah berdebat panjang mengenai kerumitan barikade pemakzulan (impeachment) di DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat. Namun, jangan lupa bahwa di atas hukum tertulis, ada hukum tertinggi yang mengikat nurani sebuah bangsa: etika publik, adab, dan harga diri.
Ketika dokumen Surat Keterangan yang menjadi pilar dasar syarat pencalonan masa lalu telah dinyatakan cacat prosedur dan dibatalkan oleh lembaga peradilan tertinggi, maka secara moral, legitimasi kepemimpinan itu menghadapi ujian yang sangat berat.
Bagaimana seorang pemimpin negara sekelas Wakil Presiden bisa menegakkan wibawa aturan di hadapan rakyatnya, jika posisi yang dipangkunya berdiri di atas landasan administrasi yang secara hukum telah dinyatakan tidak sah?
Oleh karena itu, demi menjaga marwah dan memulihkan adab bernegara, langkah terbaik, paling ksatria, dan bijaksana bagi Gibran Rakabuming Raka adalah mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Mundur dalam posisi ini bukanlah sebuah kekalahan, itu adalah pilihan yang jauh lebih terhormat. Langkah ini akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai politisi yang memiliki sense of shame (rasa tahu diri)—sebuah sikap yang amat dirindukan di panggung politik kita hari ini.
Kerelaan melepaskan kekuasaan demi kepentingan bangsa yang lebih besar adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap etika bernegara.
Sebagai jurnalis, saya percaya kekuasaan ada demi keteraturan sosial yang dikehendaki-NYA. Namun, ketika fondasi moral dari kepemimpinan itu mengalami keretakan legalitas, maka mundur secara terhormat adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan harga diri negara dan etika republik ini.
Menutup tulisan ini, mari kita merenungkan esensi dari sebuah kepemimpinan yang sejati. Pemimpin yang kuat bukan ia yang mampu mempertahankan kekuasaan dengan segala celah hukum, melainkan ia yang berani meletakkan jabatan ketika legitimasi moralnya mulai dipertanyakan.
Oleh: Ririen Binti, Pemred katakata.co.id
