BUNTOK,katakata.co.id – Pengawasan dunia pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan laporan sekolah dan pengawasan internal pemerintah. Masyarakat juga perlu dilibatkan agar berbagai program pendidikan benar-benar berjalan sesuai aturan dan manfaatnya sampai kepada pihak yang berhak.
Untuk membuka ruang pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menyediakan layanan pengaduan daring tahun 2026. Melalui kanal ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan pendidikan, mulai dari masalah sarana dan prasarana hingga dugaan penyimpangan penyaluran bantuan bagi sekolah maupun siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Barsel, Dr. Manat Simanjuntak, S.Pd., M.Pd., mengatakan layanan tersebut terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang mengetahui adanya persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Semua lapisan masyarakat bisa mengunggah laporan melalui link tersebut jika mengetahui adanya permasalahan terkait pendidikan, baik berupa fisik maupun nonfisik, termasuk bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah maupun siswa,” kata Manat.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah di bidang pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya kanal pengaduan, persoalan yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat disampaikan kepada pihak terkait untuk diperiksa dan ditindaklanjuti.
Sejumlah program yang membutuhkan pengawasan antara lain rehabilitasi dan pembangunan fasilitas sekolah, digitalisasi pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berbagai bentuk bantuan pendidikan lainnya.
“Program-program tersebut memiliki tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu kebutuhan sekolah maupun siswa. Karena itu, pelaksanaannya perlu diawasi agar tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penerima,” jelasnya.
Manat mengajak masyarakat tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan persoalan atau dugaan penyimpangan. Pengaduan yang masuk diharapkan menjadi bahan bagi dinas untuk melakukan penelusuran sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Melalui layanan pengaduan ini, kami berharap masyarakat ikut mengawasi. Apabila ditemukan persoalan atau dugaan penyimpangan, silakan dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” ujarnya.
Keberadaan kanal pengaduan ini diharapkan dapat memperkuat keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Barsel. Masyarakat juga diminta menyampaikan informasi secara jelas dan menyertakan bukti pendukung jika tersedia agar laporan lebih mudah diverifikasi.
Di sisi lain, efektivitas layanan tersebut akan sangat ditentukan oleh bagaimana setiap laporan diperiksa dan ditindaklanjuti. Kejelasan mekanisme penanganan pengaduan menjadi penting agar masyarakat mengetahui bahwa laporan mereka mendapat perhatian serius.
Dengan demikian, layanan pengaduan bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan, tetapi diharapkan menjadi sarana kontrol publik untuk mendorong tata kelola pendidikan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran.
“Partisipasi masyarakat pun diharapkan ikut menjaga agar program pendidikan di Kabupaten Barito Selatan benar-benar berorientasi pada kepentingan sekolah dan peserta didik, bukan sekadar berjalan di atas kertas,” tutupnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
