MUARA TEWEH, katakata.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Jamilah, mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti hasil monitoring sarana dan prasarana pendidikan di SD Negeri 2 Muara Inu (Kareho) dan SD Kunjung. Hasil pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pendidikan bersama Inspektorat diharapkan menjadi dasar penentuan prioritas penanganan fasilitas sekolah.
Jamilah mengatakan, monitoring yang dilakukan Senin (21/9/2026) penting untuk memastikan kondisi fasilitas pendidikan berdasarkan fakta di lapangan. Langkah tersebut juga diperlukan agar kebutuhan sekolah yang disampaikan masyarakat dapat diverifikasi dan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Langkah Dinas Pendidikan bersama Inspektorat turun langsung ke sekolah tentu patut diapresiasi. Dengan melihat kondisi di lapangan, kita bisa mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi persoalan dan kebutuhan sekolah,” kata Jamilah, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, hasil monitoring tidak seharusnya berhenti pada pendataan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pembahasan mengenai langkah penanganan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Fasilitas pendidikan yang memerlukan perbaikan perlu menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan.
“Yang terpenting setelah dilakukan verifikasi adalah bagaimana hasilnya dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Kalau memang ada fasilitas yang membutuhkan penanganan, tentu perlu menjadi bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut,” ujarnya.
Jamilah menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan pihak terkait untuk menentukan langkah penanganan fasilitas sekolah, terutama di wilayah yang membutuhkan perhatian. Data hasil monitoring yang jelas dan objektif dinilai dapat membantu pemerintah menyusun skala prioritas.
“Kita berharap hasil monitoring ini menghasilkan data yang jelas dan objektif. Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas penanganan,” kata Jamilah.
Ia menambahkan, DPRD Barito Utara akan terus memperhatikan aspirasi masyarakat terkait pelayanan pendidikan, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat, lanjutnya, perlu ditanggapi melalui proses verifikasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis : Ardi
Editor : Ika
