MUARA TEWEH, katakata.co.id – Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai 44,98 persen secara fisik. Pemerintah daerah pun terus mendorong percepatan pekerjaan agar target pembangunan tahun ini dapat tercapai.
Realisasi tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas PUPR Barito Utara H. Rody dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Kabupaten Barito Utara di Gedung Balai Antang, Selasa (1/9/2026).
Selain progres fisik 44,98 persen, realisasi keuangan tercatat 27,92 persen hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya, ketika progres fisik berada di 41,86 persen dan keuangan 24,65 persen.
“Pengendalian dan pemantauan harus terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kegiatan yang masih membutuhkan percepatan,” kata Rody.
Dinas PUPR Barito Utara mengelola anggaran pembangunan 2026 sebesar Rp1,19 triliun. Anggaran terbesar dialokasikan untuk Bidang Bina Marga sebesar Rp739,98 miliar dan Cipta Karya sebesar Rp371,47 miliar.
Berdasarkan laporan progres, realisasi fisik Bidang Bina Marga mencapai 25,31 persen dengan realisasi keuangan 25,35 persen. Bidang Sumber Daya Air mencatat progres fisik 68,85 persen dan keuangan 56,04 persen, sedangkan Cipta Karya mencapai 51,75 persen secara fisik dan 24,38 persen secara keuangan.
Sejumlah proyek strategis jalan masih terus dikerjakan, antara lain pembangunan Jalan Montallat 2–Tumpung Laung Seberang, peningkatan Jalan Kandui-Montallat, Jalan KM 34-Simpang Mampuak-Simpang Benangin serta Jalan Simpang Tumpung Laung Seberang-Sikan.
Di sektor jembatan, pembangunan Jembatan Islamic Centre Muara Teweh menjadi salah satu pekerjaan dengan progres tertinggi. Proyek tersebut telah mencapai 97,48 persen secara fisik dan 90,17 persen secara keuangan.
Rody menegaskan evaluasi progres akan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengendalian pembangunan. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan yang masih tertinggal dapat segera diidentifikasi dan dipacu penyelesaiannya.
Rakor pengendalian pembangunan diharapkan menjadi instrumen Pemkab Barito Utara untuk memastikan program infrastruktur 2026 berjalan sesuai target, efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penulis : Ardi
Editor : Ika
