JAKARTA, katakata.co.id- Dua akademisi Universitas Palangka Raya (UPR) turut diundang dalam rapat strategis bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membahas tata kelola dan pengelolaan lahan gambut nasional.
Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 24 September 2026. Dua akademisi UPR yang hadir yakni Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum UPR, Darmae Nasir, serta Direktur Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR, Hendrik Segah.
Keterlibatan keduanya menjadi bagian dari pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem gambut, khususnya dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari mitigasi karhutla, optimalisasi restorasi gambut, pemanfaatan teknologi untuk deteksi dan pemantauan kerawanan karhutla, hingga pengembangan lahan gambut yang tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pembahasan juga mencakup pemanfaatan lahan gambut untuk mendukung ketahanan pangan serta upaya pencapaian target penurunan emisi karbon nasional.
Darmae Nasir mengatakan UPR siap mendukung pemerintah melalui riset dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang lahan basah dan gambut.
“Undangan dari Bapak Presiden merupakan kehormatan besar sekaligus wujud pengakuan atas dedikasi Universitas Palangka Raya dalam kajian lahan basah dan gambut,” ujar Darmae.
Menurutnya, UPR terus mengembangkan dukungan terhadap riset strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan Kalimantan Tengah, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pembangunan nasional.
Sementara itu, Hendrik Segah membawa perspektif keilmuan PPIIG UPR dalam pembahasan tata kelola gambut. Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis sains (science-based policy) yang juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di kawasan gambut.
PPIIG UPR selama ini mengembangkan sejumlah kajian dan inovasi terkait ekosistem gambut, antara lain teknologi pemantauan dan deteksi dini, pembasahan kembali (rewetting), revegetasi, serta pendekatan sosial-ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut.
“Pengelolaan lahan gambut yang kompleks tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi teknologi dan inovasi berkelanjutan agar fungsi hidrologis dan ekologis gambut tetap terjaga, namun di sisi lain dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat sekitar,” kata Hendrik.
Ia menambahkan, PPIIG UPR turut mempresentasikan arah pengembangan riset dan inovasi gambut yang diselaraskan dengan kebutuhan strategis pemerintah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, kementerian terkait, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan ekosistem gambut.
UPR menyatakan akan terus mengembangkan kapasitas riset dan inovasi di bidang lahan gambut tropis serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
