PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memprioritaskan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Banggar DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto, mengatakan kondisi cuaca dan tingginya suhu udara saat ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
“Memperhatikan kondisi cuaca di wilayah Kota Palangka Raya yang suhu udaranya berada pada level berbahaya, DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar BPBD mengalokasikan anggaran dengan berfokus pada penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sudarto, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan perlu diarahkan pada kebutuhan yang bersifat mendesak. Karhutla dinilai menjadi salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Selain penanganan bencana, Banggar juga meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
Sudarto menekankan agar pelaksanaan kegiatan, khususnya pekerjaan fisik, tetap memperhatikan target waktu dan kualitas pekerjaan meski waktu pelaksanaan semakin terbatas.
“Agar seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan kinerja dan efektivitas penyerapan anggaran secara maksimal, mengingat waktu pelaksanaan terbatas menjelang akhir tahun dan memastikan setiap kegiatan fisik mematuhi target waktu yang telah ditetapkan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan di lapangan,” tegasnya.
Di sisi pendapatan, Banggar mendorong Pemko Palangka Raya terus menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut perlu disertai evaluasi dan sinkronisasi terhadap target pendapatan agar sesuai dengan potensi serta kondisi riil daerah.
“Agar Pemerintah Kota Palangka Raya terus menggali potensi sumber-sumber PAD secara optimal dan realistis, serta melakukan sinkronisasi dan evaluasi terhadap penetapan target PAD dan patut terealisasi,” tutur Sudarto.
Banggar berharap berbagai rekomendasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan APBD Perubahan 2026, sehingga anggaran daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman karhutla dan dampaknya.
Penulis: Wiyandri
Editor : Ardi
