MUARA TEWEH, katakata.co.id – Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah bagi peserta didik dengan memperkuat langkah pencegahan kekerasan di seluruh satuan pendidikan. Bersamaan dengan itu, Dinas Pendidikan juga mulai mendata guru non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang belum terakomodasi dalam sistem pendidikan nasional sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, M. Iman Topik, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan bersama Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, kepala sekolah, dan guru se-Kecamatan Lahei di Aula SMP Negeri 1 Lahei.
Dalam arahannya, M. Iman Topik menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik perundungan maupun segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Ia meminta seluruh kepala sekolah meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap persoalan yang muncul ditangani sejak dini sesuai prosedur.
“Kita harus lebih waspada. Jangan sampai kasus perundungan, kekerasan, maupun konflik antarpeserta didik berkembang tanpa penanganan. Semua harus diselesaikan sesuai prosedur sejak dini,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh sekolah mengaktifkan kembali program penguatan pendidikan karakter, menerapkan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, serta membangun mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan secara cepat, tepat, dan transparan.
“Tidak ada toleransi terhadap kekerasan di sekolah. Bila ada indikasi kasus, segera laporkan dan lakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan menciptakan sekolah yang aman tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan orang tua, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Selain menyoroti perlindungan peserta didik, M. Iman Topik juga menginstruksikan seluruh sekolah segera mendata guru non-ASN yang diangkat sekolah maupun pemerintah desa tetapi belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau belum menerima insentif.
“Kami meminta seluruh sekolah segera merekap dan mengusulkan data guru-guru non-ASN yang belum terakomodasi. Data tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti surat keputusan pengangkatan, daftar hadir, serta bukti beban mengajar,” katanya.
Menurutnya, pendataan tersebut penting untuk memberikan gambaran riil kondisi tenaga pendidik di Barito Utara, khususnya di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan jumlah guru dan akses layanan pendidikan.
Ia mengakui tantangan pendidikan di daerah terpencil masih cukup besar, mulai dari keterbatasan akses internet, kondisi geografis, hingga kekurangan guru pada sejumlah mata pelajaran. Meski demikian, ia optimistis seluruh insan pendidikan dapat terus memberikan pelayanan terbaik melalui kerja sama dan inovasi.
“Kita tidak hanya berbicara tentang apa yang ideal, tetapi bagaimana bekerja bersama mencari solusi nyata bagi kemajuan pendidikan Barito Utara,” ungkapnya.
Menutup arahannya, M. Iman Topik menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan sinergi seluruh pihak, terutama sektor pendidikan dan kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Di garis terdepan pembangunan manusia ada sekolah dan puskesmas. Karena itu keduanya harus terus bersinergi demi mewujudkan masyarakat Barito Utara yang maju, sehat, dan berpendidikan,” pungkasnya.
Penulis : Ardi
EDitor : Ika
