Penulis/Editor: Ririen Binti
Hasil survei yang dirilis lembaga In-depth Politics, masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan tokoh Dayak. Menurut mereka, survei itu diduga dirancang secara sistematis untuk menjegal putra-putri terbaik Dayak memimpin Universitas Palangka Raya (UPR).
Kepada Wartawan, Selasa (28/4/2026) Ingkit Djaper, Tokoh Pemuda Dayak, yang juga Alumnus UPR, menegaskan, hasil survei dengan angka 88,32 persen responden menyatakan tidak penting, atau kurang relevan jika Rektor harus berasal dari lokal daerah, merupakan penghinaan terhadap kemampuan intelektual orang Dayak, yang berarti hasil survei mengarahkan agar jangan orang Dayak yang menjadi Rektor UPR ke depan.
“Kami akan menggerakkan orang Dayak untuk melawan hasil survei, yang sangat menghina kecerdasan Uluh Itah. Kalau perlu kami akan menggeruduk kantor lembaga survei tersebut, untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas survei yang diduga pesanan pihak tertentu,” tegas Ingkit.
Tidak itu saja, Ingkit Djaper, yang juga Ketua Biro Pertahanan dan Keamanan Masyarakat Adat, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng ini, mengungkapkan, sebagai Alumni UPR, dia memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal, agar pemilihan Rektor UPR jangan diwarnai upaya mendiskriditkan akademisi Dayak yang ingin berkompetisi.
“Jangan halangi Akademisi Dayak memimpin di tanahnya sendiri, siapapun yang memancing keonaran dengan survei yang tidak jelas, akan berhadapan dengan kami,” tutup Ingkit.
Sementara itu, untuk mengonfirmasi keterlibatan Bismar Harris Satriawan, SIP., MIP, yang juga Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPR, dalam survei yang menuai polemik tersebut, wartawan mengirimkan beberapa pertanyaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp, kepada Dekan FISIP UPR Prof. Bhayu Rhama ST., MBA., PhD, dengan pertanyaan sebagai berikut :
• Kepada Wartawan, Bapak Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.IP, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UPR, mengaku sebagai pemilik lembaga survei politik In-depth Politics, dan mereka yang melakukan survei tersebut. Pertanyaan kami ke bapak. Sesuai aturan yang berlaku, bolehkah bapak Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.IP. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UPR, melakukan survei sebagaimana tersebut di atas. Dan ketika melakukan survei di lingkungan kampus, termasuk di FISIP, adakah bapak Bismar Harris meminta izin kepada Bapak Selaku Dekan?
• Hasil survei mengatakan 88,32 persen responden menyatakan tidak penting, atau kurang relevan jika Rektor UPR harus berasal dari lokal daerah. Hasil ini diprotes keras Dr. Ari Yunus, Tokoh Muda Dayak, yang juga praktisi hukum, karena menurutnya ini serangan berbau SARA yang dibungkus dengan narasi akademis gadungan, yang bertujuan menutup pintu bagi orang Dayak untuk memimpin di tanah sendiri, dan menurutnya diduga untuk kepentingan pihak tertentu. Pertanyaan kami ke Bapak, apakah hasil survei yang mengatakan 88,32 persen responden menganggap latar belakang kedaerahan tidak relevan dalam pemilihan Rektor UPR, ada kaitannya dengan bapak?
• Kami mendapat informasi, bahwa bapak Prof. Bhayu, akan ikut berkompetisi dalam pemilihan Rektor mendatang. Apakah benar, mohon Konfirmasi?
• Menurut bapak, apakah wajar, atau pantas, ketika bapak Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.IP. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UPR, terlibat survei untuk pemilihan Rektor di tempatnya bekerja, yang hasil surveinya menimbulkan polemik?
Kepada Wartawan, melalui pesan WhatsApp Prof. Bhayu Rhama, mengatakan “Selamat sore, mohon maaf saya tidak memberikan komentar terhadap berita ini, terimakasih”
Sementara itu, melalui sambungan telepon dan konfirmasi secara tertulis, Bismar Harris Satriawan, menyatakan, ia adalah pemilik lembaga survey In-depth Politics.
In-depth Politics, juga memandang sangat penting untuk meluruskan terkait poin pertanyaan yang menjadi sorotan, terutama tentang preferensi lokal daerah. Apakah Anda lebih setuju memilih figur Rektor yang berasal dari lokal daerah?
“In-depth Politics memandang, bahwa jawaban responden sangat mungkin dipengaruhi oleh karakteristik sampel yang heterogen di lingkungan kampus. Oleh karena itu, hasil tersebut harus dipahami sebagai potret preferensi pada saat survei dilakukan, dan tetap terbuka untuk pendalaman lebih,” terangnya.
Bismar, menambahkan, hasil temuan merupakan data empiris responden (saat survei dilaksanakan), dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan identitas, asal daerah, maupun kelompok tertentu yang berada di daerah secara umumnya, dan lingkungan kampus khususnya.
Disebutkan, ia orang Kalteng, dan tidak mungkin mendiskriditkan identitas daerah dan kelompok tertentu, karena di dalam lembaga survei itu sangat tidak boleh dilakukan.
“Saya juga orang Kalteng, tidak mungkin mendiskriditkan identitas dan kelompok tertentu” tegas Bismar.
Menutup rilisnya, In-depth Politics, menegaskan, pihaknya menyadari terdapat banyak kekurangan dalam sajian data maupun penyampaian hasil, tentu dalam hal itu pihaknya menyampaikan maaf atas segala kekurangan tersebut.
