PALANGKA RAYA,katakata.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (3/11/2025).
Wagub menyampaikan bahwa kegiatan Rakordalev memiliki arti strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan daerah hingga triwulan III tahun 2025, sekaligus menilai apakah hasilnya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Tahun 2025 memang penuh tantangan, khususnya dengan adanya efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer pusat ke daerah yang tentu berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan,” ujar Wagub.
Wagub menegaskan pentingnya agar seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus melaksanakan program-program prioritas nasional dan daerah, terutama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan mulai efektif dijalankan pada tahun 2026.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Edy Pratowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan dan perawatan sarana-prasarana kantor. Selain itu, ia mendorong agar daerah menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta harus dihidupkan melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD harus terus didorong agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” jelasnya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Sinergi dengan agenda nasional dinilai akan memperkuat pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus diupayakan melalui inovasi dan terobosan kreatif, disertai percepatan penyerapan anggaran yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Wagub juga mengingatkan agar capaian indikator makro dan program pembangunan terus menjadi perhatian bersama, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan.
“Penyerapan anggaran kita masih tergolong rendah, sehingga perlu langkah-langkah percepatan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan,” tegasnya.
Wagub juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaporkan capaian realisasi anggaran dan kinerja indikator RPJMD/RKPD setiap triwulan, termasuk dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mendukung program prioritas Pemerintah Pusat Tahun 2026, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar.
Selain itu, Wagub menekankan pentingnya pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di beberapa kabupaten, seperti Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, Lamandau, dan Seruyan.
“Evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan harus menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan berikutnya agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh peserta Rakor dan berharap sinergi serta kolaborasi antarinstansi dapat terus diperkuat untuk membangun Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakordalev ini bertujuan mengoordinasikan capaian rencana pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Melalui forum ini, diharapkan dapat diperoleh data capaian kinerja program sesuai target RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025, serta capaian kinerja dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah,” ucap Leonard.
Hasil evaluasi Rakordalev ini akan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan program pada akhir tahun 2025, persiapan pelaksanaan tahun 2026, serta masukan penting untuk penyusunan rencana pembangunan tahun 2027. Dengan demikian, diharapkan terwujud konsistensi antara rencana pembangunan yang tercantum dalam RKPD dengan pelaksanaannya di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, perwakilan Walikota/Bupati se-Kalteng, serta OPD se-Kalimantan Tengah.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ika
