PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Tengah masih berada dalam kondisi terkendali meski kemarau mulai berdampak terhadap distribusi kebutuhan pokok di sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (24/8/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dan membahas perkembangan inflasi, IPH, serta langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Yuas mengatakan, IPH Kalteng mengalami penurunan dan stok kebutuhan pangan pokok masih mencukupi. Namun, kondisi kemarau mulai menjadi tantangan, terutama dalam distribusi barang menuju wilayah pedalaman.
“IPH Kalteng menurun sehingga kondisi inflasi masih terkendali. Stok kebutuhan pokok, termasuk beras, masih mencukupi. Namun, kemarau menjadi tantangan dalam distribusi barang ke sejumlah daerah, terutama wilayah pedalaman,” jelasnya.
Menurut Yuas, penurunan debit sungai mulai mengganggu aktivitas transportasi dan penyeberangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi mobilitas masyarakat sekaligus distribusi kebutuhan pokok di wilayah yang masih mengandalkan jalur sungai.
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kabupaten Katingan. Penurunan debit sungai menyebabkan sebagian layanan penyeberangan terganggu sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi barang ikut terdampak.
“Penurunan debit sungai akibat kemarau menyebabkan aktivitas penyeberangan di Kabupaten Katingan terganggu. Masyarakat yang bergantung pada jasa penyeberangan mengalami kesulitan beraktivitas karena sebagian layanan tidak dapat beroperasi,” ungkapnya.
Kemarau Picu Risiko Karhutla
Yuas berharap musim kemarau tidak berlangsung berkepanjangan dan curah hujan segera meningkat. Pasalnya, curah hujan yang masih rendah dan belum merata berpotensi memperbesar dampak terhadap lingkungan serta aktivitas masyarakat.
“Semoga kemarau tidak berlangsung berkepanjangan. Hingga saat ini, curah hujan masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah,” tuturnya.
Selain mengganggu distribusi, kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Kalteng.
Karena itu, Yuas menyebut modifikasi cuaca perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak kemarau sekaligus mendukung pencegahan dan penanganan Karhutla.
“Modifikasi cuaca perlu dipertimbangkan untuk membantu mengatasi dampak kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah juga perlu segera ditangani agar tidak meluas,” katanya.
Ia menambahkan, asap akibat Karhutla di sejumlah wilayah sempat cukup pekat hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan keselamatan lalu lintas.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalteng dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Secara virtual, rapat juga diikuti sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya perwakilan BPS, Badan Pangan Nasional, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
