PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Ampera A.Y. Mebas meminta Pemerintah Provinsi Kalteng mengevaluasi pemerataan alokasi anggaran, khususnya bagi wilayah yang menjadi daerah penghasil Dana Bagi Hasil (DBH).
Menurut Ampera, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tidak cukup hanya melihat besaran realisasi pendapatan dan belanja. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi anggaran memberikan perhatian yang proporsional kepada daerah-daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Hal tersebut disampaikan Ampera setelah mengikuti Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Kamis (25/6/2026), dengan agenda penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Belum lagi kita teliti di bawahnya, tidak maksimalnya itu di sektor mana saja? Sesuai atau tidak? Lalu dana ini, apakah ada perimbangan di wilayah DAS Barito yang merupakan daerah penghasil DBH?” tegas Ampera.
Politikus PDIP tersebut menilai kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan pemerataan pembangunan. Sebagai wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan menjadi bagian dari daerah penghasil DBH, kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut perlu diselaraskan dengan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp7,284 triliun atau 91,23 persen dari target Rp7,984 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,646 triliun atau 97,38 persen dari target, pendapatan transfer Rp4,539 triliun atau 108,77 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp98,876 miliar atau 9,04 persen dari target.
Ampera menilai angka-angka tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam, termasuk bagaimana dampaknya terhadap pemerataan pembangunan antardaerah.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan pengalokasian anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka-angka fiskal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kontribusi masing-masing wilayah.
Menurutnya, evaluasi terhadap APBD harus menjadi momentum untuk memastikan pembangunan berjalan lebih merata, terutama di daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan melalui mekanisme DBH.
“Perlu kita teliti apakah ada perimbangan di wilayah DAS Barito yang merupakan daerah penghasil DBH,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ardi
