PALANGKA RAYA, katakata.co.id – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memimpin Rapat Koordinasi Unsur Pendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (26/2/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menegaskan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera adalah langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Kartu Huma Betang Sejahtera adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan dukungan tepat sasaran,” tegas Leonard.
Leonard menjelaskan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari sistem pelayanan terpadu yang memerlukan dukungan lintas sektor.
“Program Kartu Huma Betang Sejahtera bukan sekadar simbol kebijakan, tetapi instrumen pelayanan yang harus dikelola secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan,” imbuh Leonard.
Lebih lanjut, Leonard menginstruksikan seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan di lapangan.
“Saya menegaskan seluruh unsur pendukung bergerak bersama, menyamakan langkah, dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran serta memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Leonard.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Eddy Karusman, menjelaskan bahwa Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) adalah program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa bantuan pangan senilai Rp150.000 melalui Perum BULOG dan bantuan tunai Rp250.000 melalui rekening Bank Kalteng bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini menargetkan hingga 300.000 keluarga penerima manfaat di 13 kabupaten dan 1 kota guna meringankan beban pengeluaran serta mendukung pemenuhan kebutuhan gizi.
“Program ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdata dalam DTSEN serta tidak menerima bantuan sosial lain, seperti PKH, bantuan sembako, dan BLT Dana Desa. Penyalurannya dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan relawan Huma Betang guna menjamin ketertiban, transparansi, dan ketepatan sasaran,” jelas Eddy.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (BKAD) Syahfiri, menyampaikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah adalah dukungan pemerintah provinsi berupa tambahan penghasilan bagi unsur masyarakat dan aparat yang mengawal penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera. Penerima meliputi Damang, Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan dan Desa, Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pemuka agama sebagai pengawas di lapangan.
“Proses dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari pendataan di tingkat kabupaten/kota, pengajuan usulan kepada Gubernur, verifikasi oleh perangkat daerah sesuai kewenangan, hingga penetapan melalui SK Gubernur sebagai dasar pencairan dana, guna menjamin ketepatan sasaran dan akuntabilitas,” ujar Syahfiri.
Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah, menegaskan kesiapan mendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui penyaluran yang terstruktur dan tepat sasaran. Alokasi penerima ditetapkan secara proporsional berdasarkan perbandingan keluarga miskin dan rentan miskin (Desil 1–5 DTSEN Non Bansos) terhadap total kepala keluarga di tiap kabupaten/kota dan desa guna menjamin keadilan dan ketepatan distribusi.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh proses mulai dari pembukaan rekening tanpa biaya materai hingga penyaluran dana bansos, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai data yang ditetapkan,” tutur Maslipansyah.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memetakan peran perangkat daerah, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi dalam mendukung keberhasilan Program Kartu Huma Betang Sejahtera. Melalui koordinasi yang solid dan komitmen bersama, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Tampak hadir FORKOPIMDA, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Herson B. Aden, Kepala OPD terkait, serta secara virtual para pemerintah desa dan pemuka agama se-Kalimantan Tengah.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ika
